Data resmi Pemprov Kaltim mengungkap bahwa anggaran tersebut sudah digunakan untuk mendukung pendidikan sebanyak 30.943 mahasiswa. Meski jumlahnya terdengar besar, namun angka ini masih jauh dari target anggaran yang awalnya diumumkan, menimbulkan tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, Dasmiah, memberikan klarifikasi bahwa angka Rp750 miliar itu merupakan proyeksi awal sebelum adanya penyesuaian berdasarkan data riil dari perguruan tinggi melalui sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
“Rp750 miliar itu memang pernah disebut oleh Pak Gubernur, tapi itu hanya perkiraan di tahap perencanaan. Setelah kami melakukan verifikasi dan perhitungan berdasarkan kapasitas kampus serta data mahasiswa, angkanya turun drastis menjadi Rp150,94 miliar,” ujarnya.
Dasmiah menegaskan bahwa penyesuaian anggaran ini bukan karena pemangkasan sembarangan, melainkan hasil kalkulasi akurat sesuai kuota dan daya tampung tiap perguruan tinggi. Tujuannya agar anggaran bisa digunakan tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.
Dia juga mengungkapkan bahwa kuota mahasiswa di perguruan tinggi negeri sudah penuh terisi, sementara beberapa kampus swasta justru mengalami kesulitan mengisi kuota yang dialokasikan.
“Perguruan tinggi negeri sudah memenuhi kuotanya. Namun kampus swasta belum maksimal karena mahasiswa yang mendaftar ke sistem kami belum lengkap,” jelas Dasmiah.
Beberapa kampus swasta bahkan mengajukan permintaan tambahan kuota, tapi sayangnya harus ditolak karena tidak memenuhi rasio dosen yang ada. “Kami menolak permintaan tersebut karena kuota disesuaikan dengan jumlah dosen berdasarkan data PDDikti. Jika dosennya kurang, kuota tak bisa dinaikkan,” tegasnya.
Dalam skema Gratispol, pemerintah hanya menanggung biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) maksimal Rp5 juta per mahasiswa S1. Dengan anggaran Rp136,48 miliar yang dialokasikan untuk 28.083 mahasiswa, perhitungan aktual menunjukkan bahwa hanya sekitar 27.296 mahasiswa yang bisa mendapatkan pembiayaan penuh.
