Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (Dinkes P2KB) Mahulu nggak main-main dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis di rumah sakit daerah. Salah satu langkah jitu yang sudah dilakukan adalah penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lewat Dinkes Provinsi pada September lalu.
Kepala Dinkes P2KB Mahulu, dr. Petronela Tugan, menyebut bahwa PKS ini melibatkan seluruh kabupaten/kota di Kaltim dan fokus utamanya adalah mengatasi kekurangan dokter spesialis, termasuk di Mahulu. Nantinya, dokter spesialis akan ditugaskan dari provinsi berdasarkan jumlah pelamar yang masuk.
“Kalau sudah ada yang melamar, nanti dari provinsi yang akan menugaskan ke kabupaten/kota sesuai kebutuhan,” jelas dr. Nela saat wawancara dengan NOMORSATUKALTIM, Rabu 15 Oktober 2025.
Untuk Mahulu sendiri, idealnya mereka butuh 7 dokter spesialis. Namun saat ini baru ada 3 dokter spesialis yang bertugas lewat Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) dari kementerian, dengan masa tugas selama satu tahun.
“Kekurangan dokter ini bisa diajukan ke provinsi lewat skema penugasan khusus, sesuai tujuan PKS tadi. Kalau tidak, kami juga bisa merekrut sendiri,” tambah dr. Nela.
Penempatan dokter spesialis ini bakal difokuskan di rumah sakit daerah, khususnya Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu (GSM). Langkah ini sekaligus mendukung peningkatan status rumah sakit yang kini sudah naik kelas menjadi rumah sakit umum tipe D. “Peningkatan status ini harus diikuti dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang lengkap dan memadai,” ujar dr. Nela.
Sebelumnya, Kepala Dinkes Kaltim, dr. Jaya Mualimin, menegaskan pentingnya pemenuhan dokter spesialis di rumah sakit daerah, terutama untuk tujuh spesialis dasar yang terdiri dari 4 utama dan 3 penunjang.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah keterbatasan jumlah dokter spesialis secara nasional, distribusi yang belum merata, insentif yang kurang kompetitif, serta karir yang belum jelas arah dan jalannya.
“Dengan program penugasan khusus yang disertai skema insentif dari daerah, kami berusaha mempercepat terpenuhinya kebutuhan dokter spesialis. Ini bagian dari komitmen Gubernur Kaltim untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di daerah,” jelas dr. Jaya.
