Tahun 2026 bakal jadi ujian berat bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Pasalnya, dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipastikan akan mengalami pemangkasan drastis — mencapai Rp1,7 triliun!
Kabar ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, kepada Korankaltim.com. Menurutnya, kebijakan tersebut bakal memberikan dampak besar terhadap laju pembangunan dan perputaran ekonomi daerah.
“Pemotongan ini pasti sangat terasa, terutama untuk proyek fisik seperti jalan, jembatan, dan gedung. Kami sudah diarahkan untuk melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai sektor,” ungkap Said, Selasa (11/11/2025).
Efisiensi sejatinya sudah mulai diterapkan sejak awal 2025. Contohnya, pemangkasan 50 persen anggaran perjalanan dinas yang berimbas pada turunnya okupansi hotel dan pendapatan pelaku wisata lokal. Namun, tahun depan langkah penghematan bakal lebih ketat lagi.
Pemkab Berau berencana memangkas perjalanan dinas hingga 50 persen, penggunaan BBM 60 persen, serta meniadakan pembelian baju dinas, kendaraan dinas, dan laptop baru.
Meski begitu, ada satu hal yang dijamin aman — Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak akan disentuh.
“Belanja pegawai justru menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Jadi, untuk TPP kami pastikan tetap aman,” tegas Said.
Langkah efisiensi ini tak lepas dari tekanan fiskal nasional. Defisit anggaran pemerintah pusat yang menembus Rp600–700 triliun membuat sejumlah program prioritas seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih harus didahulukan.
“Kondisi ini jelas berimbas besar ke daerah. Banyak hal yang harus disesuaikan agar roda pemerintahan tetap berjalan,” tutup Said penuh kehati-hatian.
