JAKARTA, – Sejumlah program berskala mikro yang diluncurkan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, dinilai belum memberi kontribusi berarti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Pandangan tersebut disampaikan Pakar Ekonomi dan Analis Pasar Modal, Ferry Latuhihin, dalam podcast bersama Rhenald Kasali di Breeze Cafe, Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia menilai, dua program itu justru berpotensi menjadi beban fiskal lantaran menyerap anggaran besar tanpa perencanaan yang benar-benar matang dan terukur.
Ferry menyoroti alokasi dana MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah. Angka Rp335 triliun, menurutnya, bukan sekadar efisiensi belanja, melainkan pengeluaran jumbo yang efektivitasnya perlu dikaji ulang secara serius.
“Secara idealisme, program ini tentu baik. Membantu anak-anak sekolah kurang mampu agar mendapat asupan gizi yang layak. Tetapi pertanyaannya, apakah harus menyasar hingga 83 juta penerima, sementara yang benar-benar membutuhkan diperkirakan hanya sekitar 7 juta orang?” ujarnya.
Ia menilai cakupan program yang terlalu luas berisiko membuat bantuan tidak tepat sasaran sekaligus membebani anggaran negara. Ferry juga mengkhawatirkan adanya kesenjangan informasi antara kondisi riil di lapangan dan laporan yang diterima para pengambil kebijakan.
Tak hanya MBG, Ferry turut menyoroti pembentukan Koperasi Merah Putih yang disebut menggunakan alokasi dana desa. Ia menilai, realokasi tersebut berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar di daerah.
“Dana desa seharusnya bisa diprioritaskan untuk memperbaiki jalan, membenahi fasilitas publik, dan memperkuat layanan dasar. Jika dipotong untuk program koperasi yang baru berjalan dan belum punya rekam jejak jelas, tentu ini menimbulkan tanda tanya,” katanya.
Menurutnya, kebijakan tersebut memunculkan persoalan di level mikroekonomi dan mencerminkan tata kelola administrasi yang belum sepenuhnya solid. Mengulang program koperasi dari titik awal tanpa evaluasi komprehensif atas pengalaman sebelumnya, dinilai berisiko mengulang kegagalan yang sama.
Ferry juga menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di saat sejumlah mata uang negara lain justru menguat. Ia mengaitkan kondisi itu dengan persepsi pasar terhadap pengelolaan fiskal pemerintah.
“Ketika mata uang negara lain menguat terhadap dolar, kita justru melemah. Pasar membaca bagaimana belanja negara dikelola. Jika pengeluaran besar tidak diiringi produktivitas yang jelas, kepercayaan investor bisa tergerus,” ujarnya.
Dalam pandangannya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja negara, khususnya program-program populis yang menyerap anggaran besar namun belum menghasilkan dampak ekonomi signifikan. Ia mendorong agar prioritas dialihkan pada sektor-sektor yang mampu menciptakan multiplier effect nyata, seperti pembangunan infrastruktur produktif, penguatan industri, serta penciptaan lapangan kerja berbasis investasi.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Ferry menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola fiskal. Ketepatan sasaran dan disiplin anggaran, menurutnya, menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk mengevaluasi dan memangkas belanja yang kurang produktif. Bukan hanya idealisme sosial, tetapi juga perhitungan ekonomi yang rasional dan terukur,” pungkasnya.
