Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, resmi dipercayakan memimpin Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk periode 2025–2029. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (23/10/2025) kemarin.
Pemilihan tersebut berlangsung hangat dan akrab, penuh semangat kebersamaan antar kepala daerah. Forum bergengsi yang dihadiri seluruh gubernur se-Indonesia ini menjadi momen penting untuk memperkuat kolaborasi pembangunan lintas provinsi.
Usai terpilih, Rudy menyampaikan rasa syukur sekaligus tekadnya untuk menjadikan APPSI sebagai wadah nyata perjuangan daerah. Ia menegaskan, amanah ini bukan sekadar jabatan, tapi tanggung jawab besar untuk mendorong kemajuan seluruh provinsi di Tanah Air.
“Ini bukan hanya soal memimpin organisasi, tapi soal memperjuangkan kepentingan daerah secara kolektif dan menjaga semangat persatuan nasional,” tegas Rudy.
Di bawah kepemimpinannya, APPSI diharapkan menjadi lembaga strategis yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data dan kebutuhan nyata daerah. Rudy ingin APPSI tidak sekadar menjadi forum seremonial, tapi penghubung aktif antara pemerintah pusat dan daerah.
“Sudah saatnya APPSI menjadi rumah kolaborasi nasional yang melahirkan langkah nyata, bukan sekadar diskusi. Semua harus berbasis data dan solusi konkret,” ujarnya.
Lebih jauh, Rudy telah menyiapkan lima arah kebijakan prioritas untuk masa kepemimpinannya. Mulai dari penguatan kerja sama antarprovinsi, dorongan transformasi digital, hingga ketahanan ekonomi daerah. Ia juga menekankan pentingnya investasi hijau dan hilirisasi industri sebagai kunci pemerataan pembangunan.
APPSI juga akan fokus membangun tata kelola organisasi yang responsif terhadap isu nasional dan adaptif menghadapi tantangan global. “APPSI harus menjadi motor sinergi nasional yang berpihak pada kepentingan rakyat daerah,” tegas Rudy.
Dengan semangat kolaboratif dan visi pembangunan berkelanjutan, Rudy optimistis APPSI akan semakin memperkuat koordinasi antarprovinsi, mendorong pemerataan pembangunan, dan memperkokoh persatuan Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
