Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur kini berada dalam situasi genting saat menyusun APBD 2026. Proyeksi pendapatan daerah yang sebelumnya disusun rapi terpaksa dirombak total setelah terjadi koreksi besar-besaran—pendapatan anjlok lebih dari Rp6 triliun. Dampaknya, seluruh kerangka anggaran yang sudah disiapkan harus dibongkar dan ditata ulang dari awal.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa penyebab utama guncangan ini adalah turunnya porsi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Perubahan tiba-tiba ini membuat seluruh perencanaan yang telah berjalan menjadi berantakan. “Awalnya pendapatan kita diprediksi mencapai Rp21,35 triliun, tetapi kini hanya sekitar Rp15,1 triliun. Ada pemangkasan lebih dari Rp6 triliun khusus dari pendapatan transfer,” jelasnya saat dikonfirmasi pada Jumat (21/11/2025). “Dengan kondisi seperti ini, postur APBD 2026 tentu sudah tidak relevan dan harus dirancang ulang.”
Ia menambahkan, koreksi pada pendapatan transfer yang semula diperkirakan mencapai Rp9,33 triliun kini merosot drastis hingga hanya sekitar Rp3 triliun. Situasi ini membuat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus melakukan penyesuaian menyeluruh terhadap seluruh rencana pembiayaan dan belanja daerah.
“Pemangkasannya cukup besar. Banyak pos anggaran yang harus dievaluasi ulang. Karena itu, kami bersama TAPD harus mengkaji setiap komponen agar APBD yang baru tetap bisa memberi manfaat bagi masyarakat,” lanjut Hasanuddin.
Politikus Golkar itu tak menutup kemungkinan adanya revisi terhadap sejumlah program prioritas Pemprov Kaltim. Salah satunya adalah GasPol/GratisPol, program pendidikan gratis yang menjadi salah satu proyek unggulan daerah. “Program seperti GasPol pasti akan terkena penyesuaian. Dengan pendapatan yang menurun, tidak semua program dapat berjalan seperti rencana awal,” ujarnya.
Bukan hanya program strategis, bantuan sosial (bansos) pun diprediksi akan terkena imbas. Bahkan dukungan operasional yang dirasakan langsung masyarakat—seperti bantuan untuk marbot masjid—kemungkinan ikut dipangkas. “Mungkin ada pengurangan, misalnya dukungan untuk marbot dan program sejenis. Karena pemangkasannya besar, konsekuensinya pasti terasa,” tambahnya.
Melihat kerumitan situasi, pembahasan APBD 2026 hampir pasti tidak akan rampung dalam satu kali pertemuan. Serangkaian rapat lanjutan sudah disusun untuk memastikan setiap skema pendapatan dan belanja tersusun secara tepat dan proporsional.
Meski banyak program mulai terlihat akan mengalami penyesuaian, Hasanuddin menegaskan bahwa seluruh angka yang dibahas saat ini masih bersifat tentatif. “Pembahasannya belum tuntas, jadi belum ada angka final. Setelah semuanya selesai dan jelas, barulah kami umumkan secara resmi,” pungkasnya.
