JAKARTA, — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten menapaki jalur politik luar negeri bebas dan aktif, di tengah menguatnya isu rencana Amerika Serikat untuk mengambil alih Greenland.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul dinamika geopolitik global yang kian memanas, terutama di kawasan Arktik yang kini menjadi arena perebutan kepentingan strategis negara-negara besar.
Dikutip dari Disway.id, Sugiono menekankan bahwa Indonesia tidak berpihak pada kekuatan mana pun maupun blok tertentu dalam menyikapi berbagai isu internasional, termasuk polemik Greenland yang melibatkan Amerika Serikat, Denmark, serta aktor global lainnya.
“Kita berada pada posisi non-align atau tidak bersekutu. Dunia bergerak sangat dinamis, namun pada saat yang sama Indonesia harus tetap menjaga dan mengedepankan kepentingan nasional,” ujar Sugiono, Minggu, 25 Januari 2026.
Ia menambahkan, Indonesia secara konsisten mengedepankan prinsip perdamaian dan stabilitas global sebagai fondasi utama hubungan internasional. Menurutnya, konflik dan ketegangan antarnegara justru berpotensi menghambat upaya kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dunia.
Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa stabilitas dan perdamaian merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya kemakmuran global.
“Sebagaimana disampaikan Presiden, tanpa stabilitas dan tanpa perdamaian, dunia tidak mungkin mencapai kemakmuran. Itulah yang menjadi dasar sikap Indonesia dalam memandang berbagai isu global,” kata Sugiono.
Isu Greenland kembali menyita perhatian dunia internasional setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keinginannya untuk menguasai pulau strategis di kawasan Arktik tersebut. Greenland sendiri merupakan wilayah otonomi yang berada di bawah kedaulatan Denmark.
Trump beralasan, Greenland memiliki nilai strategis tinggi bagi keamanan nasional AS, terutama di tengah meningkatnya aktivitas Rusia dan China di kawasan Lingkar Arktik. Menurutnya, keberadaan kapal-kapal dari kedua negara tersebut dinilai dapat mengancam kepentingan keamanan Amerika Serikat.
Pada 21 Januari 2026, Trump bahkan mengumumkan adanya kerangka kerja kesepakatan masa depan terkait Greenland. Ia juga disebut membatalkan rencana pengenaan tarif terhadap negara-negara Eropa yang menentang langkah AS dalam isu tersebut.
Namun, wacana penguasaan Greenland itu menuai penolakan keras dari pemerintah Denmark dan para pemimpin Greenland. Mereka menegaskan bahwa Greenland bukan wilayah yang dapat diperjualbelikan atau dikuasai oleh negara lain.
Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, secara terbuka menyebut gagasan penguasaan Greenland oleh Amerika Serikat sebagai fantasi belaka. Ia meminta Trump menghentikan pernyataan-pernyataan yang dinilai hanya memperkeruh situasi geopolitik global.
Ketegangan semakin meningkat setelah Trump kembali mengulang seruannya agar AS mengambil alih Greenland, tak lama setelah operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro beserta istrinya.
Dalam situasi global yang sarat rivalitas kekuatan besar inilah, Indonesia memilih bersikap hati-hati dan konsisten pada jalur diplomasi damai, sembari menjaga independensi kebijakan luar negeri dan terus mendorong terciptanya stabilitas dunia.
