Mahakam Ulu (Mahulu) sedang menghadapi tantangan serius dalam mengelola keuangan daerah. Tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat membuat APBD Mahulu rentan fluktuasi. Dari proyeksi pendapatan daerah 2026 sebesar Rp1,031 triliun, sekitar 83,84 persen masih berasal dari bantuan pusat.
Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, menekankan pentingnya kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja publik. “Naik turunnya dana transfer pusat sangat memengaruhi APBD Mahulu. Ini tantangan bagi kami untuk meningkatkan PAD dan mencari sumber pendapatan baru,” ujar Angela saat menyampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Mahulu, Senin (10/11/2025).
Tahun depan, PAD Mahulu hanya diperkirakan menyumbang sekitar 2,32 persen dari total pendapatan, setara Rp19,08 miliar. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,596 triliun. Untuk menutup selisih defisit, pemerintah akan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp564,78 miliar.
Angela menegaskan, prioritas APBD 2026 adalah belanja wajib dan program yang langsung berdampak bagi masyarakat, sambil menekan belanja penunjang agar anggaran tetap efisien dan produktif.
“APBD 2026 menjadi titik awal pembangunan yang akan berpedoman pada RPJMD 2025–2029,” tambah Angela, menekankan nilai strategis APBD dalam masa transisi antara RPJMD 2021–2026 dan RPJMD 2025–2029.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan anggaran untuk mengangkat tenaga P3K paruh waktu menjadi penuh dan membentuk dua OPD baru, yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi serta Dinas Arsip dan Perpustakaan, sesuai amanat peraturan.
Bupati Angela juga memberikan apresiasi kepada DPRD Mahulu atas kerja sama yang terjalin. Ia menilai sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar kebijakan fiskal daerah efektif dan berpihak pada masyarakat. “Hubungan yang baik dan saling melengkapi antara pemerintah dan DPRD menjadi fondasi kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tuturnya.
Angela berharap seluruh tahapan pembahasan Ranperda APBD 2026 berjalan lancar, menghasilkan kebijakan keuangan yang realistis, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
