SAMARINDA, – Program Pendidikan Gratis (Gratispol) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menuai sorotan. Sejumlah mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda mengaku kebingungan setelah mendapati tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tiba-tiba muncul di sistem akademik, padahal sebelumnya status pembayaran mereka tercatat nihil.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan mahasiswa, khususnya mereka yang sejak awal berharap pembiayaan pendidikan sepenuhnya ditanggung melalui program unggulan Pemprov Kaltim tersebut. Alih-alih memperoleh kepastian, sebagian mahasiswa justru berhadapan dengan persoalan administrasi yang berpotensi menghambat kelangsungan studi.
Salah satu mahasiswa, Novi M, mengungkapkan bahwa selama menjalani semester pertama, dirinya tidak pernah melakukan pembayaran UKT karena tidak terdapat kewajiban pembayaran pada sistem akademik kampus.
“Semester satu perkuliahan berjalan normal. Di akun pembayaran tidak ada tagihan sama sekali, jadi saya mengira memang sudah terdaftar sebagai penerima Gratispol,” ujar Novi, Jumat (23/1/2025).
Permasalahan baru mencuat saat Novi hendak mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester dua. Ketika mengakses sistem akademik, ia justru menerima notifikasi adanya tunggakan UKT semester sebelumnya dengan nominal sekitar Rp3 juta.
Akibatnya, proses pengisian KRS tidak dapat dilanjutkan, sehingga status akademiknya terancam tertunda.
Novi menegaskan bahwa dirinya telah mengikuti seluruh tahapan pendaftaran Program Gratispol. Ia mendaftar melalui tautan resmi yang dibagikan pihak kampus dan bahkan sempat dihubungi oleh admin untuk melengkapi data kependudukan sebagai bagian dari proses verifikasi.
Namun hingga pergantian semester, tidak pernah ada pemberitahuan resmi mengenai status kelulusannya sebagai penerima bantuan pendidikan tersebut.
“Tidak pernah ada informasi kalau saya tidak lolos. Tiba-tiba saja muncul tagihan UKT,” katanya.
Keluhan serupa juga disampaikan mahasiswa Unmul lainnya, Alex (21). Ia menjelaskan bahwa sejak awal perkuliahan, pembayaran UKT untuk angkatannya ditahan sambil menunggu kejelasan hasil seleksi Gratispol.
“Di angkatan saya, hampir semua belum bayar UKT karena statusnya ditahan. Yang jadi masalah, kalau ternyata nanti tidak lolos Gratispol, kami harus membayar dua semester sekaligus,” ujar Alex.
Menurut Alex, mekanisme penundaan pembayaran UKT tanpa kejelasan waktu justru menempatkan mahasiswa dalam kondisi serba tidak pasti. Di satu sisi, mereka menjalani perkuliahan dengan asumsi biaya ditanggung pemerintah, namun di sisi lain tetap dibayangi risiko beban pembayaran yang menumpuk.
“Kami seperti diminta menunggu tanpa kejelasan. Rasanya sudah diberi harapan, tapi ternyata belum tentu,” tambahnya.
Situasi ini tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis serta konsentrasi belajar mahasiswa. Kasus serupa sebelumnya juga dilaporkan terjadi pada mahasiswa program magister Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan, di mana bantuan pendidikan yang sempat diberikan disebut dicabut setelah perkuliahan berjalan beberapa bulan, sehingga memicu protes mahasiswa terdampak.
Minimnya kejelasan mekanisme serta lemahnya komunikasi antarpihak dinilai berpotensi merugikan mahasiswa, terutama ketika kepastian status bantuan baru diperoleh setelah proses perkuliahan berlangsung.
Kondisi tersebut memunculkan desakan agar pemerintah daerah dan pihak perguruan tinggi segera memberikan kepastian dan transparansi, sehingga mahasiswa tidak terjebak dalam ketidakpastian pembiayaan pendidikan di tengah semester akademik.
