TANJUNG REDEB – Dorongan Anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, agar pemerintah memenuhi sarana dan prasarana pendidikan kembali menyorot tajam ketimpangan pembangunan sekolah di wilayah-wilayah terpencil.
Di tengah kebijakan pemotongan anggaran, sejumlah sekolah di daerah pesisir dan Kecamatan Kelay masih harus berjuang dengan fasilitas seadanya—mulai dari ruang kelas yang tak layak hingga ketiadaan rumah dinas bagi para guru.
Namun persoalan ini dipandang bukan semata akibat keterbatasan anggaran. Banyak pihak menilai akar masalah justru terletak pada lemahnya perencanaan dan pemetaan kebutuhan pendidikan yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Para pemerhati pendidikan menegaskan, dengan besarnya APBD Berau, seharusnya ada peluang besar untuk membenahi sistem perencanaan agar pembangunan fasilitas sekolah tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
Sejalan dengan itu, Feri Kombong menyebut penganggaran harus lebih presisi agar penyebaran fasilitas pendidikan dapat berlangsung lebih merata.
“Yang kami harapkan adalah anggaran yang tepat sasaran, sehingga kebutuhan fisik sekolah dapat terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, masyarakat pesisir menyuarakan pandangan berbeda. Mereka menilai evaluasi menyeluruh jauh lebih mendesak, bukan sekadar menunggu usulan dari Dinas Pendidikan. Langkah proaktif seperti pemetaan kebutuhan berbasis wilayah dan percepatan pembangunan ruang kelas prioritas dinilai harus segera diterapkan.
Dengan kondisi APBD yang tidak selalu stabil di masa mendatang, banyak pihak melihat bahwa momentum saat ini perlu dimanfaatkan untuk menuntaskan ketertinggalan pembangunan pendidikan.
“Sebab, pemerataan sarana pendidikan di daerah terpencil merupakan kunci peningkatan kualitas SDM Berau ke depan,” tegasnya. (Adv)
