Investasi senilai USD 10 miliar (sekitar Rp150 triliun) disebut akan digelontorkan untuk mendukung eksplorasi lanjutan dan pengembangan blok migas tersebut. Produksi dijadwalkan dimulai pada tahun 2027, dengan potensi gas besar yang diharapkan memberi manfaat signifikan bagi daerah penghasil, khususnya Kalimantan Timur.
Bahlil menekankan bahwa PI adalah bentuk keadilan bagi daerah penghasil. Ia berjanji akan mengawal proses negosiasi agar Pemprov Kaltim benar-benar terlibat secara sah dalam pengelolaan proyek tersebut.
“Kita ingin daerah menjadi tuan rumah atas kekayaan alamnya sendiri,” ujar Bahlil saat menghadiri Musyawarah Daerah Golkar Kaltim.
Janji tersebut mendapat sambutan positif dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Dalam pernyataannya sehari setelah kunjungan Bahlil, Rudy menyatakan akan mengawal janji tersebut agar tidak hanya menjadi wacana politik belaka.
Ia menyebut, keterlibatan daerah dalam pengelolaan energi harus diperkuat melalui PI yang adil, transparan, dan membawa manfaat langsung kepada masyarakat lokal.
“Kami tidak hanya akan menunggu. Pemprov akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pihak investor. Kaltim harus benar-benar memperoleh haknya, tidak hanya menjadi penonton di tengah kekayaan alamnya sendiri,” tegas Rudy.
Ia juga menambahkan bahwa PI sangat penting dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH), serta membuka ruang lebih besar untuk program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi besar Kalimantan Timur dalam memperjuangkan kedaulatan energi di tengah dominasi pengelolaan sumber daya oleh pemerintah pusat dan investor
Penulis: Redaksi
Sumber: Nomor Satu Kaltim
Investasi senilai USD 10 miliar (sekitar Rp150 triliun) disebut akan digelontorkan untuk mendukung eksplorasi lanjutan dan pengembangan blok migas tersebut. Produksi dijadwalkan dimulai pada tahun 2027, dengan potensi gas besar yang diharapkan memberi manfaat signifikan bagi daerah penghasil, khususnya Kalimantan Timur.
Bahlil menekankan bahwa PI adalah bentuk keadilan bagi daerah penghasil. Ia berjanji akan mengawal proses negosiasi agar Pemprov Kaltim benar-benar terlibat secara sah dalam pengelolaan proyek tersebut.
“Kita ingin daerah menjadi tuan rumah atas kekayaan alamnya sendiri,” ujar Bahlil saat menghadiri Musyawarah Daerah Golkar Kaltim.
Janji tersebut mendapat sambutan positif dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Dalam pernyataannya sehari setelah kunjungan Bahlil, Rudy menyatakan akan mengawal janji tersebut agar tidak hanya menjadi wacana politik belaka.
Ia menyebut, keterlibatan daerah dalam pengelolaan energi harus diperkuat melalui PI yang adil, transparan, dan membawa manfaat langsung kepada masyarakat lokal.
“Kami tidak hanya akan menunggu. Pemprov akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pihak investor. Kaltim harus benar-benar memperoleh haknya, tidak hanya menjadi penonton di tengah kekayaan alamnya sendiri,” tegas Rudy.
Ia juga menambahkan bahwa PI sangat penting dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH), serta membuka ruang lebih besar untuk program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi besar Kalimantan Timur dalam memperjuangkan kedaulatan energi di tengah dominasi pengelolaan sumber daya oleh pemerintah pusat dan investor
Penulis: Redaksi
Sumber: Nomor Satu Kaltim
