Radarnusantara.co.id, SAMARINDA – Suasana memanas dalam rapat pembahasan pokok-pokok pikiran (pokir) antara DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin (14/7/2025). Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, melakukan aksi walkout sebagai bentuk protes karena aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya dinilai tidak mendapatkan perhatian yang layak.
Abdulloh menyebut bahwa pembahasan pokir yang berlangsung justru lebih banyak bersifat normatif dan tidak menyentuh substansi realisasi kebutuhan masyarakat. Ia juga mengkritik mekanisme penginputan pokir ke dalam sistem pemerintah yang kerap terlambat, padahal reses sudah dilakukan jauh hari.
“Kami sudah bawa aspirasi dari masyarakat, tapi saat pembahasan justru tidak masuk prioritas. Ini sangat mengecewakan,” ujar Abdulloh, dikutip dari Kaltim Faktual.
Aksi walkout tersebut terjadi sebelum pembahasan ditutup dan membuat suasana rapat menjadi hening sejenak. Beberapa anggota dewan lainnya turut mengungkapkan kekhawatiran bahwa aspirasi masyarakat hanya menjadi formalitas dalam agenda musrenbang dan reses, tanpa kejelasan realisasi dalam APBD.
Meski demikian, pimpinan rapat dari pihak DPRD tetap melanjutkan pembahasan bersama TAPD dan menyatakan bahwa semua aspirasi tetap dicatat, namun harus melalui proses seleksi prioritas sesuai pagu anggaran dan RPJMD.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menanggapi aksi tersebut dengan mengingatkan bahwa forum ini adalah tempat dialog, bukan sekadar menyampaikan ketidakpuasan. “Kita tetap terbuka untuk masukan, tapi mari tetap jaga etika lembaga,” tegasnya.
