radarnusantara.co.idr, SAMARINDA – Teras Samarinda makin hari kian marak menjadi perbincangan hangat masyarakat Kota Samarinda, pasalnya sekitar 84 pekerja Teras Samarinda tak kunjung dibayar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda turut menjadi sorotan dalam mega proyek tersebut, banyak pihak yang menilai ikon Kota Tepian itu terkesan dipaksakan tanpa menimbang aspek lain.
Hal ini membuat Kabid PPD HMI Samarinda, Achmad Fawwaz merespon permasalahan tersebut, dirinya menilai Dinas PUPR tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
“Dinas PUPR ini berulang kali mendapatkan kritik dari masyarakat, perlu evaluasi besar-besaran dalam tubuh instansi ini, kasihan pekerja yang terdampak karena upah yang tak kunjung selesai, pasti ada pihak yang bermain,” ucap Fawwaz.
Lebih lanjut, Fawwaz sapaan akrabnya meminta agar Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menggeledah dan mengusut tuntas Dinas PUPR Kota Samarinda atas kejadian yang terjadi serta banyaknya masyarakat yang tidak puas atas kinerja dari Dinas tersebut.
“Banyak hal yang janggal, masyarakat juga tidak puas dengan kinerja Dinas PUPR Kota Samarinda, hal ini menjadi dasar Inspektorat, BPK, serta KPK perlu melakukan penggeledahan dan mengusut tuntas di Dinas terkait,” tegasnya.
Fawwaz yang juga Mantan Presiden BEM FISIP UWGM Samarinda ini menambahkan, Wali Kota juga bertanggung jawab atas kejadian tersebut, bila perlu memanggil Kepala Dinas untuk meminta keterangan lebih lanjut.
“Dalam hal ini Wali Kota perlu bersikap tegas terhadap Dinas PUPR, kita bisa melihat kemarin Wali Kota menindak tegas Dishub terkait masalah parkir liar, jika Dinas PUPR tidak ditindak tegas, kami HMI Samarinda menduga ada kongkalikong antara Walikota dan Dinas terkait,” tambahnya.
Akhir kata, dirinya berharap jika permasalahan ini tidak ditindaklanjut, maka HMI Samarinda akan menggelar aksi di depan Kantor PUPR dan Kejati Kaltim.
“Kita sama-sama berdoa agar polemik ini segera ditindaklanjut, jika tidak ada perkembangan terkait masalah ini, kami akan turun menggelar aksi,” pungkasnya.
