Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa agenda utama partai di Kalimantan Timur adalah memperkuat konsolidasi internal serta membangun integritas kader hingga ke akar rumput. Hal itu ia sampaikan di luar Novotel Balikpapan, di sela pelaksanaan Konferda dan Konfercab PDI Perjuangan se-Kaltim, Senin, 8 Desember 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto memaparkan pandangannya mengenai demokrasi, etika politik, dan arah strategi partai di Kaltim. Ia menekankan bahwa Konfercab bukan sekadar ritual politik lima tahunan, melainkan ruang penting untuk melakukan evaluasi, saling mengkritik, merumuskan sikap, serta menyusun program perjuangan partai di daerah.
Mematahkan anggapan bahwa Konfercab hanya menjadi seremonial pergantian pengurus, Hasto menjelaskan bahwa PDIP menerapkan merit system. Aspirasi dari bawah ikut menentukan calon-calon pimpinan DPD dan DPC, lalu ditindaklanjuti dengan psikotes dan pemetaan internal sebelum DPP mengambil keputusan. “Ketua, sekretaris, dan bendahara dipilih bukan karena status elit, tetapi karena tanggung jawab yang mereka emban,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa mekanisme formatur menjadi penjamin demokrasi internal. Formatur provinsi didampingi tiga DPC dengan raihan suara tertinggi, sementara formatur DPC berjalan dengan prinsip serupa, memastikan seluruh susunan kepengurusan tersusun secara demokratis.
Menurut Hasto, kekuatan PDIP tidak bertumpu pada elit pusat, melainkan pada struktur dasar partai dan kader di tingkat paling bawah. Dalam forum Konferda, ia menyoroti posisi geopolitik Kaltim dan pentingnya perubahan cara pandang dalam pembangunan. “Kita harus melihat laut sebagai masa depan. Kalau hanya memandang darat, yang terjadi justru kerusakan hutan dan maraknya tambang ilegal,” ujarnya. Ia menegaskan kembali pesan lingkungan Bung Karno dan Megawati sebagai pedoman moral untuk menjaga hutan, menata ruang, dan menjalankan moratorium hutan.
Terkait evaluasi internal PDIP Kaltim, Hasto menegaskan bahwa prosesnya dilakukan di DPP. Namun, Pemilu 2024 menjadi refleksi penting atas kondisi demokrasi nasional. Ia menilai terdapat anomali, seperti masifnya penggunaan bantuan sosial serta ketidaknetralan aparatur negara. Meski begitu, ia menegaskan bahwa partai telah “move on” dan menjadikannya pembelajaran menghadapi ambisi kekuasaan yang melampaui etika demokrasi.
Menanggapi wacana revisi sistem Pilkada, Hasto mendorong kajian menyeluruh. Menurutnya, pemilihan langsung memiliki keunggulan legitimasi, namun juga memunculkan masalah seperti korupsi. Karena itu, keputusan final akan diambil dalam Rakernas setelah mendengar masukan kepala daerah dan menimbang sisi positif serta negatif berbagai opsi.
Hasto juga mengakui menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Ia menegaskan perlunya strategi khusus untuk memulihkan kedekatan PDIP dengan rakyat kecil dan pemilih muda. “Politik itu bukan soal merebut kekuasaan, tetapi membangun peradaban. Dalam pandangan PDIP, rakyat adalah segala-galanya,” ujarnya.
Menurutnya, langkah strategis PDIP ke depan berfokus pada pelembagaan partai, penguatan etika politik, dan pemulihan identitas ideologis di tengah kejenuhan publik terhadap praktik politik transaksional. Karena itu, Konferda dan Konfercab bukan sekadar ajang rotasi struktur, tetapi uji konsistensi: apakah gagasan besar partai benar-benar diwujudkan dalam kerja politik sehari-hari.
