Samarinda — Penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kutai Timur dari 9,8 persen pada 2024 menjadi 1,3 persen pada 2025 mendapat sorotan dari kalangan pemuda daerah.
Koordinator Forum Komunikasi Pemuda Kutai Utara, Angga Gilang Permadi, menilai perubahan angka pertumbuhan yang cukup signifikan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk melihat kembali struktur ekonomi Kutai Timur secara lebih komprehensif.
Menurut Gilang, dalam perspektif kebijakan pembangunan daerah, LPE merupakan indikator penting yang menggambarkan dinamika aktivitas ekonomi suatu wilayah. Karena itu, penurunan yang cukup tajam tidak cukup hanya dipahami sebagai angka statistik, tetapi harus dibaca sebagai sinyal yang memerlukan evaluasi kebijakan.
“Laju pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama untuk melihat arah pembangunan daerah. Ketika terjadi penurunan yang cukup signifikan, tentu perlu ada kajian yang mendalam agar kita memahami faktor struktural yang memengaruhi kondisi tersebut,” ujarnya.
Ia menilai langkah pemerintah daerah yang berencana melibatkan kalangan akademisi untuk mengkaji data tersebut merupakan langkah yang tepat, karena analisis akademik dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi ekonomi daerah.
Namun demikian, Gilang juga mengingatkan bahwa perbedaan antara persepsi kondisi ekonomi di lapangan dengan data statistik perlu dijembatani melalui pendekatan analisis yang terbuka dan berbasis data.
“Sering kali kondisi ekonomi yang terlihat di permukaan tidak selalu sepenuhnya sama dengan data statistik yang dirilis secara resmi. Karena itu, kajian akademik menjadi penting agar pemerintah daerah memiliki dasar analisis yang kuat dalam merumuskan kebijakan,” jelasnya.
Lebih jauh, Gilang menilai dinamika tersebut juga menjadi momentum untuk melihat kembali ketahanan struktur ekonomi Kutai Timur yang selama ini masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif.
Menurutnya, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor tertentu berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi daerah menjadi fluktuatif, terutama ketika terjadi perubahan pada harga komoditas atau aktivitas produksi.
“Ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan refleksi terhadap struktur ekonomi daerah. Ketika ketergantungan terhadap sektor tertentu masih sangat besar, maka dinamika pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyatakan bahwa penurunan LPE tersebut perlu dikaji kembali karena dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kondisi yang dilihat pemerintah daerah. Ia juga menyebut akan berkoordinasi dengan kalangan akademisi untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap data tersebut.
Di sisi lain, pemerintah daerah menyebut kondisi inflasi di Kutai Timur masih relatif stabil. Kepala Bagian Perekonomian Setkab Kutim Suriansyah menyampaikan bahwa inflasi bulanan tercatat sebesar -0,22 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional bulanan yang mencapai 0,68 persen.
Menanggapi hal itu, Gilang menilai stabilitas inflasi memang menjadi indikator positif bagi kondisi ekonomi daerah, namun perlu dilihat secara bersamaan dengan indikator pembangunan lainnya.
“Inflasi yang stabil tentu menjadi kabar baik. Tetapi pembangunan daerah tidak bisa hanya dilihat dari satu indikator saja. Kita juga perlu melihat pertumbuhan ekonomi, diversifikasi sektor, serta pemerataan pembangunan antarwilayah,” ujarnya.
Ia menambahkan, dinamika ekonomi daerah juga perlu dilihat dalam konteks pemerataan pembangunan, terutama bagi kawasan yang secara geografis memiliki rentang kendali wilayah cukup luas.
Menurutnya, pembangunan yang efektif tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang menjangkau seluruh wilayah secara merata.
“Yang terpenting adalah memastikan bahwa pembangunan daerah mampu menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah,” tutupnya.
