Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk melanjutkan 50 program prioritas pembangunan hingga tahun 2028. Semua misi yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan tetap dijalankan sesuai rencana.
Penyesuaian yang dilakukan bukan menyasar substansi program, melainkan hanya pada besaran anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Arah kebijakan pembangunan tetap selaras dengan visi dan misi kepala daerah sejak awal masa pemerintahan.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menegaskan, seluruh program strategis tetap menjadi prioritas utama, meskipun ada penyesuaian dalam hal pembiayaan.
“Tidak ada masalah. Semua misi tetap dijalankan karena targetnya sudah dikemas dalam program,” ujarnya saat diwawancarai media baru-baru ini.
Mahyunadi menambahkan, perubahan hanya mungkin terjadi pada skala pelaksanaan, tetapi tidak akan mengubah tujuan akhir.
“Program bisa besar, bisa kecil, yang penting semua misi tercapai,” jelasnya.
Beberapa program unggulan yang akan terus dijalankan antara lain pembangunan 1.000 unit rumah layak huni dalam lima tahun, bantuan RT sebesar Rp250 juta per tahun, serta pembagian seragam sekolah gratis bagi pelajar di seluruh Kutai Timur.
“Untuk rumah layak huni, targetnya jelas. Kita pastikan tercapai dalam lima tahun. Kalau ada yang belum, nanti disesuaikan,” tambahnya.
Seluruh kebijakan penyesuaian dibuat dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang dinamis, tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan keberlanjutan, tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat.
“Kalau anggarannya kuat, tetap dijalankan. Kalau tidak, ya disesuaikan,” ungkapnya.
Meski menghadapi tantangan fiskal, Mahyunadi menekankan bahwa target 50 program prioritas harus tercapai sebelum 2028. Pemerintah berupaya agar kegiatan berjalan efektif setiap tahun sehingga hasil pembangunan dirasakan merata.
“Semua program jalan tahun 2027. Tahun 2028 tinggal penyempurnaan,” terangnya.
Lebih lanjut, pemerintah daerah juga membuka peluang memperkuat program strategis melalui bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi, agar pencapaian misi pembangunan Kutai Timur semakin cepat.
“Yang penting, tidak ada misi yang ditinggalkan. Semua harus tuntas,” tutup Mahyunadi.
