Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan banjir di Kota Samarinda dan sekitarnya. Strategi utama adalah pengerukan Sungai Mahakam melalui program nasional serta perbaikan tata kelola daerah aliran sungai (DAS).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa saat ini rencana tersebut tengah dibahas oleh Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai. “Presentasi kemarin membahas DAS Karang Mumus dan DAS Mahakam. Kami berharap pengerukan Sungai Mahakam bisa segera dilakukan,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Menurut Seno, sedimentasi yang menumpuk telah mengurangi kapasitas aliran sungai secara signifikan, sehingga rawan menyebabkan banjir setiap hujan deras. Program pengerukan dari hulu ke hilir, dimulai dari Danau Semayang, diyakini menjadi solusi jangka panjang meski membutuhkan biaya besar.
Selain itu, Seno menekankan pentingnya perubahan konsep pembangunan tata air di Samarinda. Kota ini membutuhkan blueprint atau peta biru pengendalian banjir, misalnya pembangunan banjir kanal agar air tidak masuk ke permukiman.
Selama ini, Pemprov Kaltim telah menyalurkan bantuan keuangan ke Pemkot Samarinda untuk memperkuat infrastruktur drainase dan irigasi perkotaan, meski hasilnya belum optimal. “Bantuan sudah ratusan miliar, tapi masih perlu ditingkatkan agar genangan berkurang,” jelasnya.
Pengerukan lokal juga telah dilakukan oleh Dinas PUPR Kaltim di titik-titik rawan, seperti Benanga dan Sungai Karang Mumus. Namun, Seno menegaskan, dukungan kementerian diperlukan agar masalah banjir dapat ditangani secara tuntas. “Penanganan banjir tidak bisa parsial, harus lintas lembaga karena DAS Mahakam melintasi banyak wilayah,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menambahkan bahwa upaya penanganan banjir tidak hanya berupa bantuan keuangan, tetapi juga kegiatan teknis setiap tahun oleh Dinas PUPR Kaltim, termasuk pengerukan dan pendangkalan. Meski sebagian kewenangan ada di pemerintah kota, Pemprov tetap aktif melalui kerja sama lintas instansi, didukung nota kesepahaman antara Pemprov, Pemkot, dan Balai Wilayah Sungai.
Sri juga menyoroti dampak banjir besar sebelumnya pada fasilitas vital, seperti RSUD Abdoel Wahab Sjahranie dan Gedung Perpustakaan Daerah Kaltim. Untuk rumah sakit, pengerjaan drainase sudah direncanakan pada 2026, sementara gedung perpustakaan akan mendapatkan solusi relokasi sementara agar layanan tetap berjalan.
