BONTANG, – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menatap 2026 dengan target besar: menurunkan angka kemiskinan hingga menyentuh 5 persen. Sasaran ini terbilang berani, karena berada di bawah rata-rata sekaligus target nasional.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa persoalan kemiskinan tidak lagi boleh diperlakukan sebagai isu sensitif, apalagi dianggap tabu. Menurutnya, keterbukaan data menjadi kunci agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan tidak meleset dari kebutuhan riil masyarakat.
“Kualitas intervensi kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan data. Kita harus tahu persis siapa yang miskin, di mana mereka tinggal, dan apa kebutuhan paling mendesak yang harus diprioritaskan,” ujarnya, Minggu, 22 Februari 2026.
Meski pemerintah pusat kini menerapkan sistem satu pintu melalui Kementerian Sosial, Pemkot Bontang memilih untuk membangun dan mengelola basis data kemiskinan secara mandiri. Langkah ini diambil agar pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat, responsif, dan presisi dalam merancang program pengentasan kemiskinan.
“BPS tetap menjadi instrumen vertikal penyedia data sosial. Tapi saya tidak ingin hanya bergantung pada itu. Kita harus punya data sendiri, bahkan dalam bentuk hard copy,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Pendekatan berbasis data yang lebih detail dan mandiri itu disebut telah membuahkan hasil nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Bontang berhasil ditekan secara signifikan, dari sekitar 47 ribu jiwa menjadi 17 ribu jiwa.
“Sekarang secara persentase, angka kemiskinan kita berada di kisaran 8 persen. Itu sudah lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang masih berada di angka 9 sampai 10 persen,” jelasnya.
Meski demikian, Agus menilai capaian tersebut belum cukup. Sebagai kota industri yang menjadi rumah bagi perusahaan-perusahaan nasional dan internasional, Bontang dituntut memiliki standar kesejahteraan yang lebih tinggi
“Untuk kota industri seperti Bontang, delapan persen itu masih normatif. Target ideal kita harus lima persen, bahkan kalau bisa di bawah itu,” ujarnya.
Target ambisius ini menjadi penegasan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh berjalan sendiri tanpa diiringi pemerataan dan keadilan sosial. Dengan fondasi data yang kuat dan kebijakan yang semakin presisi, Pemkot Bontang optimistis kemiskinan tidak hanya ditekan angkanya, tetapi benar-benar diputus mata rantainya.
“Kita tetap optimistis angka kemiskinan di Bontang bisa terus menurun,” pungkasnya.
