SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, melayangkan kritik pedas terhadap skema pengelolaan BUMN yang dinilai masih jauh dari kata adil bagi daerah penghasil. Dalam diskusi panas yang digelar Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU) di Universitas Mulawarman, Selasa (10/2/2026), Rudy membongkar fakta ketimpangan fiskal yang selama ini mencekik Kaltim.
Rudy memaparkan kontras yang menyakitkan: Pertamina mengeruk kekayaan migas yang masif dari perut bumi Kaltim, namun Dana Bagi Hasil (DBH) yang kembali ke daerah hanya berkisar Rp360 miliar.
”Ini sangat timpang. Bandingkan dengan Malaysia yang memberikan porsi jauh lebih besar bagi wilayah penghasilnya,” tegas Rudy secara daring.
Tak hanya migas, Rudy juga menyoroti “parade” 200 tongkang batu bara yang setiap hari membelah Sungai Mahakam. Menurutnya, daerah menanggung beban sosial dan kerusakan lingkungan yang nyata, sementara kewenangan dan keuntungan finansial justru “terbang” sepenuhnya ke kementerian di Jakarta.
Hadirnya BPI Danantara diharapkan menjadi titik balik. Rudy mendesak agar superholding ini tidak menjadi “pemain tunggal” baru, melainkan pintu gerbang kolaborasi yang memposisikan daerah sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek eksploitasi.
