BALIKPAPAN – Penguatan kedaulatan pangan, pengamanan sektor energi, serta pengawalan ekonomi yang produktif dan inklusif ditetapkan sebagai tiga agenda strategis Polda Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di tingkat pusat yang harus diwujudkan secara nyata di daerah.
Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro menegaskan, posisi Kaltim sebagai salah satu episentrum pertumbuhan nasional menuntut kesiapan aparat dalam menjaga stabilitas di tengah derasnya arus pembangunan.
“Daerah ini menjadi pusat pertumbuhan baru. Karena itu, setiap kebijakan harus dikawal dengan serius agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Endar, Rabu (18/2/2026).
Ia menekankan, keamanan tidak semata berbicara soal penegakan hukum, melainkan juga memastikan distribusi barang dan aktivitas ekonomi berjalan tanpa hambatan.
“Situasi yang kondusif membuat masyarakat merasa aman, pelaku usaha lebih percaya diri, dan pemerintah dapat menjalankan programnya secara optimal,” tambahnya.
Pada sektor pangan, kepolisian diminta proaktif mengawal rantai distribusi bahan pokok, terutama pada periode rawan lonjakan harga. Sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait diperkuat guna menjamin ketersediaan stok tetap aman..
“Kami tidak ingin ada praktik yang merugikan masyarakat. Pengawasan dilakukan dari jalur distribusi hingga ke pasar,” tegasnya.
Pendekatan preventif, lanjut Endar, menjadi strategi utama untuk meredam potensi gejolak sejak dini. Kehadiran personel di lapangan harus memberi kepastian bahwa kebutuhan dasar masyarakat terlindungi.
Sementara di sektor energi, fokus pengamanan diarahkan pada objek vital nasional dan daerah, termasuk infrastruktur migas dan kelistrikan yang menjadi tulang punggung industri.
“Kalimantan Timur memiliki peran strategis, terlebih dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara. Stabilitas sektor ini menyangkut kepentingan yang jauh lebih luas,” ujarnya.
Pengamanan dilakukan secara terpadu, tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga antisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat menghambat operasional.
“Kepercayaan investor harus dijaga. Itu bagian dari tanggung jawab bersama,” lanjutnya.
Fokus ketiga, kata Endar, adalah menciptakan ruang aman bagi pertumbuhan ekonomi produktif, termasuk bagi pelaku UMKM.
“Kami ingin kehadiran aparat dirasakan sebagai pelindung aktivitas usaha. Dengan rasa aman, masyarakat bisa bekerja, berusaha, dan berinovasi,” katanya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang inklusif hanya dapat tercapai jika stabilitas sosial tetap terpelihara.
“Ketertiban masyarakat berbanding lurus dengan geliat ekonomi. Ketika situasi terkendali, peluang usaha terbuka lebih luas,” jelasnya.
Penegasan tiga prioritas tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan Polda Kaltim di Gedung Mahakam. Kegiatan itu dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, unsur Kejaksaan Tinggi Kaltim, serta pejabat utama dan para kapolres se-Kaltim.
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, percepatan pembangunan di Kaltim membutuhkan dukungan keamanan yang kokoh dan berkelanjutan.
