SAMARINDA – Genap setahun Rudy Masud dan Seno Aji memimpin Bumi Etam, perjalanan duet Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur itu tak luput dari sorotan publik. Di tengah dinamika pemerintahan yang berjalan, kritik tajam bermunculan dari berbagai kalangan.
Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, secara terbuka membedah kinerja keduanya. Ia memberi “rapor kuning” yang sarat catatan evaluasi, mulai dari pengelolaan anggaran hingga arah kebijakan publik. Menurutnya, fokus pembangunan dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Buyung menegaskan, prioritas pemerintah seharusnya tetap bertumpu pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia mengibaratkan kondisi saat ini seperti “arang habis, yang dipanggang belum masak”—anggaran terpakai, namun hasilnya belum optimal dirasakan rakyat.
Program unggulan Gratispol pendidikan pun tak luput dari kritik. Alih-alih menjadi solusi tuntas, program tersebut dinilai masih menyisakan persoalan di lapangan. Buyung menyoroti adanya peserta didik yang sebelumnya dinyatakan lolos, namun haknya justru terabaikan.
“Jangan sampai program yang diniatkan membantu masyarakat malah menimbulkan polemik dan menghilangkan hak peserta didik,” tegasnya, Rabu (18/2/2026).
Di tengah isu efisiensi fiskal dan berkurangnya transfer pusat ke daerah, Buyung mendorong Pemprov Kaltim melakukan “diet” anggaran secara serius. Ia mengkritik kebiasaan birokrasi yang masih gemar melakukan perjalanan dinas dan menggelar rapat di luar daerah tanpa urgensi jelas.
Menurutnya, kegiatan pemerintahan seharusnya dapat dimaksimalkan di Samarinda guna menekan belanja daerah. Ia juga meminta penghentian perjalanan luar negeri serta pembagian fasilitas mewah bagi pejabat, terutama di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
“Empati kepada rakyat harus diwujudkan lewat kebijakan nyata, bukan fasilitas berlebihan,” ujarnya.
Catatan keras dari Pokja 30 ini menjadi lampu kuning bagi kepemimpinan Rudy–Seno. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi momentum pembenahan arah kebijakan, agar APBD benar-benar difokuskan pada sektor prioritas dan kepentingan publik Kalimantan Timur.
“Uang daerah adalah milik rakyat. Mengambil hati masyarakat bukan dengan kemewahan, tetapi dengan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi,” tandas Buyung.
