SAMARINDA — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda menyerahkan dokumen policy brief terkait agenda reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dokumen tersebut menyoroti pentingnya pembenahan sistem perekrutan serta penguatan sumber daya manusia (SDM) kepolisian sebagai fondasi utama dalam membangun institusi Polri yang profesional dan berintegritas.
Ketua Umum HMI Cabang Samarinda, Achmad Fawwaz, menyampaikan bahwa reformasi Polri tidak bisa dilepaskan dari kualitas SDM yang dimiliki. Oleh karena itu, HMI menilai sistem rekrutmen kepolisian perlu terus diperkuat dengan prinsip transparansi, meritokrasi, dan akuntabilitas.
Menurutnya, proses seleksi yang bersih dan berbasis kompetensi akan melahirkan aparat kepolisian yang memiliki integritas tinggi serta mampu menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Reformasi Polri harus dimulai dari hulunya, yaitu proses perekrutan. Jika sistem rekrutmen dilakukan secara transparan dan berbasis merit, maka akan lahir SDM kepolisian yang profesional serta memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Dalam policy brief tersebut, HMI Samarinda juga merekomendasikan penguatan sistem pendidikan dan pelatihan bagi anggota Polri agar mampu menjawab tantangan keamanan modern yang semakin kompleks. Peningkatan kapasitas aparat, baik dalam aspek penegakan hukum, pelayanan publik, maupun pendekatan humanis kepada masyarakat dinilai menjadi bagian penting dari agenda reformasi kepolisian.
Selain itu, HMI menekankan perlunya pembinaan karier yang lebih terstruktur dan berbasis kinerja agar setiap anggota kepolisian memiliki motivasi untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas.
Fawwaz menambahkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM di dalam institusi tersebut. Karena itu, reformasi pada aspek sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama dalam upaya memperkuat institusi kepolisian.
“Polri adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Karena itu, kualitas SDM menjadi faktor kunci agar institusi ini mampu menjalankan mandatnya secara profesional dan dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Melalui penyerahan policy brief ini, HMI Samarinda berharap rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat agenda reformasi kepolisian di Indonesia, khususnya dalam menciptakan sistem perekrutan yang lebih terbuka serta membangun SDM Polri yang unggul dan berintegritas.
