Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi menyalurkan dana Program Pendidikan Gratispol senilai Rp44,153 miliar untuk tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah ini. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan di Samarinda, Rabu, bahwa pencairan dana ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mewujudkan Generasi Emas Kaltim.
“Dana ini adalah investasi strategis untuk memastikan masyarakat Kaltim bisa mengakses pendidikan berkualitas. Saya pastikan penggunaannya harus tepat sasaran, terutama untuk meringankan biaya kuliah mahasiswa melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kapan saja,” tegas Rudy.
Proses pencairan berjalan cepat berkat koordinasi cerdas antara Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. Kepala BPKAD, Ahmad Muzakkir, memastikan semua administrasi telah rampung. “SP2D sudah terbit tanggal 12 November 2025, hanya satu jam setelah pengajuan SPM dari Biro Kesra,” ujar Muzakkir.
Gubernur Rudy juga meminta para pimpinan PTN yang menerima dana untuk segera mengecek rekening masing-masing agar bantuan UKT bisa langsung disalurkan ke mahasiswa. Khususnya Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai penerima dana terbesar, diharapkan segera memproses pengembalian dana (refund) bagi mahasiswa yang sudah membayar UKT, seperti dijelaskan Kepala Biro Kesra, Dasmiah.
Rincian alokasi dana Rp44,15 miliar untuk tujuh PTN adalah:
Unmul Samarinda: Rp22,454 miliar
Politeknik Negeri Samarinda (Polnes): Rp6,382 miliar
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI): Rp4,898 miliar
Institut Teknologi Kalimantan (ITK): Rp4,68 miliar
Politeknik Kesehatan Kemenkes Samarinda: Rp3,562 miliar
Politeknik Negeri Balikpapan: Rp1,57 miliar
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda: Rp604,8 juta
Sebelumnya, pencairan dana sempat tertunda dan memicu kekhawatiran mahasiswa dan pihak kampus, termasuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Pemprov Kaltim memastikan proses administrasi tengah dipercepat, dan dana untuk PTS akan dicairkan setelah semua dokumen lengkap. Muzakkir menambahkan, mekanisme hibah untuk PTS memang lebih ketat, sehingga butuh waktu lebih lama. PTS diimbau segera mengajukan kelengkapan administrasi melalui Biro Kesra ke BPKAD.
Pencairan dana Gratispol ini diharapkan menjadi solusi nyata meringankan biaya pendidikan, membuka akses lebih luas ke perguruan tinggi, dan mencetak generasi penerus Kaltim yang unggul dan siap bersaing di kancah nasional maupun internasional.
