Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan bahwa program pengendalian banjir di kota ini akan menjadi prioritas nasional pada 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, setelah menerima kabar dari Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Budi Satrio Djiwandono, yang memastikan bahwa usulan penanganan banjir Samarinda telah masuk daftar prioritas Kementerian PUPR.
“Saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Budi Satrio Djiwandono yang terus memperjuangkan kepentingan Samarinda. Beliau memberi kabar gembira bahwa pengendalian banjir akan diprioritaskan tahun 2026,” ujar Andi Harun di Balaikota Samarinda, Rabu (29/10/2025).
Lebih lanjut, Andi mengungkapkan bahwa konfirmasi ini diperkuat komunikasi langsung dengan Menteri PUPR, yang menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung proyek pengendalian banjir. “Pak Menteri menyampaikan Insya Allah akan membantu di 2026. Bisa selesai satu tahun atau dua sampai tiga tahun, yang jelas proyek ini sudah menjadi prioritas nasional,” tambahnya.
Menyinggung rencana Gubernur Kalimantan Timur menormalisasi Sungai Mahakam, Andi menyatakan hingga kini belum ada koordinasi langsung antara Pemkot dan Pemprov terkait langkah tersebut. “Saya belum diajak koordinasi langsung, tapi saya tetap menghargai semua upaya untuk mengatasi banjir di Samarinda,” jelasnya. Selama ini, koordinasi lebih banyak berlangsung di tingkat teknis antara Dinas PUPR Provinsi, PUPR Kota Samarinda, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV.
Andi menekankan bahwa hampir seluruh program pengendalian banjir telah memiliki Dokumen Engineering Detail Design (DED). Hanya kendala utama yang tersisa adalah pendanaan untuk pelaksanaan di lapangan. “Kami sudah siap membangun pintu air di Jembatan I, rumah pompa sepanjang Sungai Karang Mumus, kolam retensi, dan revitalisasi drainase dalam kota. Yang belum hanya pendanaannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan pintu air di titik-titik rawan seperti Jalan Selamet Riyadi dan Jalan Pelabuhan akan menjadi solusi untuk mencegah intrusi air Sungai Mahakam ke saluran kota. “Kalau air naik, pintu air ditutup. Saat normal, dibuka agar air darat bisa mengalir ke Mahakam. Semua perencanaan sudah matang,” terang Andi.
Selain itu, Pemkot juga mengusulkan optimalisasi Waduk Lempake, yang saat ini mengalami sedimentasi hingga 0,8 juta meter kubik, di bawah pengelolaan Kementerian PUPR melalui BWS Kalimantan IV.
Di akhir pernyataannya, Andi menegaskan bahwa keberhasilan penanganan banjir membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan dan pemangku kepentingan. “Kita sadar tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan Pemprov, Kementerian PUPR, DPR RI, dan semua pihak sangat penting. Saya siap berkoordinasi dengan Pak Gubernur kapan pun diperlukan,” ujarnya.
Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, Samarinda kini memiliki peluang besar untuk mengatasi banjir yang telah menjadi masalah klasik kota selama bertahun-tahun.
