SAMARINDA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur menunjukkan sikap tegas terhadap perusahaan tambang yang dinilai gagal memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah bahkan membuka opsi merekomendasikan penghentian izin usaha pertambangan (IUP) bagi perusahaan yang keberadaannya justru menimbulkan persoalan sosial tanpa dampak kesejahteraan.
Sikap tersebut disampaikan Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, usai rapat dengar pendapat bersama anggota DPD RI asal Kaltim, Yulianus Henock Sumual, pada Senin (15/12/2025).
Rapat tersebut membahas kasus warga Kutai Barat yang ditetapkan sebagai tersangka saat memperjuangkan hak atas lahannya, yang diduga diserobot oleh perusahaan tambang PT Bina Insan Sukses Mandiri (BISM).
Bambang mengungkapkan adanya indikasi persoalan dalam tata kelola operasional pertambangan PT BISM. Menurutnya, praktik pengelolaan yang tidak berpihak pada masyarakat menjadi sorotan serius pemerintah daerah.
“Sudah pasti ada persoalan dalam pengelolaannya. Ke depan, kami akan merekomendasikan agar izin usaha tersebut tidak dilanjutkan apabila memang tidak memberikan manfaat apa pun bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Bambang.
Ia menjelaskan, rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan kelanjutan izin pertambangan.
Bambang menegaskan, sektor pertambangan sejatinya mengusung semangat tambang mensejahterakan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah “Tamasya”. Namun, berbagai pengaduan warga menunjukkan kondisi di lapangan belum sejalan dengan prinsip tersebut.
“Karena itu, tata kelolanya akan kita evaluasi bersama. Pak Senator akan memimpin langsung kunjungan ke lokasi tambang untuk melihat kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Ia menekankan kesepahaman bersama bahwa aktivitas pertambangan harus memberi fungsi dan nilai tambah bagi daerah serta masyarakat di sekitarnya. Jika yang muncul justru konflik dan keluhan tanpa manfaat, maka keberadaan tambang patut dipertanyakan.
“Tambang seharusnya hadir untuk daerah dan masyarakat. Tapi dari diskusi tadi, kami belum melihat manfaat itu benar-benar dirasakan,” pungkas Bambang.
