Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda diprediksi mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar untuk tahun 2026. Dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp2,3 triliun, usulan anggaran tahun depan hanya sekitar Rp1,2 triliun. Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, menyebutkan bahwa angka tersebut masih bersifat usulan awal dan belum dibahas secara rinci bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami belum masuk ke pembahasan detail, saat ini baru tahap pengusulan. Memang ada penurunan signifikan dari Rp2,3 triliun menjadi Rp1,2 triliun,” ujar Desy saat ditemui di Balai Kota Samarinda, Senin (20/10/2025). Dia menambahkan, daftar kegiatan yang diajukan merupakan prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan, dengan skala dari yang paling penting hingga nomor sepuluh. Namun, keputusan akhir terkait pemangkasan anggaran sepenuhnya berada di tangan TAPD dan Wali Kota Samarinda.
Merespons situasi tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengambil langkah proaktif dengan melakukan kunjungan ke kementerian terkait di Jakarta. Upaya ini bertujuan agar sejumlah proyek besar yang menjadi prioritas daerah bisa mendapatkan pendanaan langsung dari pemerintah pusat, sehingga tak sepenuhnya bergantung pada APBD daerah.
“Pak Wali sudah berangkat ke Jakarta beberapa waktu lalu untuk memperjuangkan pembiayaan proyek besar agar ditanggung kementerian, bukan dari APBD kita,” jelas Desy. Fokus utama dari pengajuan ini adalah proyek peningkatan sistem drainase, yang selama ini menjadi prioritas Pemkot dalam upaya mengatasi banjir di Samarinda.
Selain itu, sebagai salah satu syarat pendanaan pusat, Pemkot telah menyiapkan lahan untuk kelancaran pelaksanaan proyek tersebut. “Kami sudah siapkan lahannya supaya kalau disetujui, pemerintah pusat dapat langsung menggelontorkan dana,” tambah Desy. Jika permohonan disetujui, pelaksanaan proyek akan menjadi tanggung jawab kementerian, sementara Pemkot Samarinda akan berperan sebagai fasilitator.
