Pemerintah melalui Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, mengingatkan para pelaku usaha yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial.
Pernyataan ini disampaikan setelah ditemukannya sejumlah praktik di lapangan yang menunjukkan penurunan kualitas serta porsi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
“Saya minta kepada para pengusaha yang terlibat, jangan hanya terpaku pada keuntungan semata,” ujar Aris saat menghadiri National Summit Asosiasi Pengusaha Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) di Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).
Ia menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar peluang bisnis, melainkan memiliki tanggung jawab sosial dan moral yang besar. Menurutnya, mencari keuntungan adalah hal yang wajar, namun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan standar kualitas makanan.
“Silakan mendapatkan keuntungan, tapi jangan dengan cara menurunkan spesifikasi. Anak-anak harus tetap menerima makanan sehat dan bergizi sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aris mengungkapkan adanya sejumlah penyimpangan yang ditemukan pemerintah, seperti pengurangan bahan makanan dari standar yang seharusnya. Ia menilai praktik tersebut serupa dengan pola kecurangan dalam proyek konstruksi yang menekan spesifikasi demi efisiensi biaya.
“Seharusnya bahan yang digunakan sesuai standar, tapi di lapangan justru dikurangi. Ini tidak bisa dibenarkan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti praktik pengurangan porsi lauk, seperti ayam yang dibagi lebih kecil dari ketentuan hingga jumlahnya bertambah, serta frekuensi pemberian telur yang tidak sesuai standar.
Sebagai langkah pengawasan, Aris menyatakan pemerintah telah mengambil tindakan tegas terhadap penyedia dapur yang melanggar ketentuan. Ia menyebut ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) telah dihentikan sementara untuk evaluasi.
“Hingga saat ini, sekitar 1.700 SPPG telah disuspensi untuk diperbaiki. Mereka wajib melakukan pembenahan dan mengajukan proposal perbaikan. Jika tidak mampu memenuhi standar, maka akan ditutup dan digantikan oleh penyedia lain,” jelasnya.
Aris pun menekankan pentingnya komitmen seluruh pelaku usaha untuk menjaga kualitas layanan, demi keberhasilan program MBG dalam meningkatkan gizi masyarakat serta kualitas sumber daya manusia Indonesia.
