SAMARINDA — Rencana pemerintah pusat untuk menghapus program studi (prodi) kependidikan memicu reaksi dari kalangan legislatif daerah. Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai kebijakan tersebut berisiko memantik polemik baru, terutama di tengah kondisi kesejahteraan guru yang masih belum memadai.
Ia menyoroti bahwa perhatian terhadap tenaga pendidik hingga kini belum menyentuh titik ideal, khususnya dalam hal gaji dan jaminan kesejahteraan. Dalam situasi seperti ini, wacana penghapusan jurusan kependidikan dinilai tidak relevan, bahkan berpotensi menjadi langkah yang kontraproduktif.
“Ketika kesejahteraan guru saja belum maksimal, justru muncul wacana menghapus jurusan kependidikan. Ini jelas berpotensi menimbulkan polemik. Kita berharap rencana ini tidak benar-benar dijalankan oleh pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).
Darlis menegaskan, prioritas utama seharusnya difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik, bukan malah membatasi jalur pendidikan yang selama ini mencetak guru.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam memperkuat sektor pendidikan secara menyeluruh.
“Kita harus duduk bersama memikirkan langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus kualitas guru. Perlu kolaborasi lintas level pemerintahan agar perhatian terhadap tenaga pendidik tidak justru melemah,” jelasnya.
Lebih jauh, Darlis mengingatkan bahwa kebijakan penghapusan prodi kependidikan berpotensi memperburuk krisis tenaga pengajar, khususnya di daerah seperti Kalimantan Timur yang hingga kini masih mengalami kekurangan guru.
Dari sisi jumlah, kebutuhan guru di Kaltim dinilai masih jauh dari terpenuhi. Banyak sekolah, terutama SMK, kekurangan guru produktif. Kondisi yang lebih memprihatinkan bahkan terjadi di Sekolah Luar Biasa (SLB), yang disebut masih sangat minim tenaga pengajar.
“Kebutuhan guru di Kaltim masih sangat tinggi. Banyak sekolah kekurangan tenaga pendidik, terutama di SMK untuk bidang produktif. Belum lagi di SLB, jumlah gurunya sangat terbatas,” ungkapnya.
Darlis pun berharap wacana penghapusan jurusan kependidikan tidak berlanjut menjadi kebijakan nyata. Ia justru mendorong pemerintah untuk lebih serius memperhatikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru sebagai fondasi utama kemajuan pendidikan.
“Harapannya, guru kita justru semakin diperhatikan, baik dari sisi kesejahteraan maupun kualitasnya,” pungkasnya.
