Samarinda – Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 mengungkap populasi Kalimantan Timur kini telah menembus angka 4,05 juta jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan lonjakan cukup besar dibanding hasil Sensus Penduduk 2010 yang tercatat sebanyak 3,028 juta jiwa.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Mas’ud Rifai, mengatakan pertumbuhan jumlah penduduk masih terus terjadi, meski kecepatannya mulai melandai dalam beberapa tahun terakhir.
“Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Kaltim tercatat sebesar 1,52 persen per tahun,” ujarnya di Samarinda, Kamis.
Di balik pertumbuhan itu, SUPAS 2025 juga membawa kabar positif terkait struktur demografi daerah. Rasio ketergantungan penduduk terus menurun hingga berada di angka 40,19 persen. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif kini hanya menopang sekitar 40 orang usia nonproduktif.
Mas’ud menilai kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Kaltim masih menikmati fase bonus demografi yang berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sejak 2010 hingga 2025, rasio ketergantungan tetap terjaga di bawah 50 persen. Ini menunjukkan Kalimantan Timur masih berada pada momentum bonus demografi,” jelasnya.
Secara regional, Kabupaten Mahakam Ulu menjadi daerah dengan rasio ketergantungan tertinggi yakni 42,47 persen. Sementara Penajam Paser Utara mencatat angka terendah sebesar 29,92 persen.
Komposisi penduduk Kaltim sendiri masih didominasi laki-laki sebanyak 2,095 juta jiwa atau 51,74 persen. Sedangkan jumlah perempuan mencapai 1,954 juta jiwa atau 48,26 persen.
Dalam aspek kependudukan lainnya, Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total berada di level 2,09. Adapun angka kematian bayi (Infant Mortality Rate/IMR) tercatat 13,47 per 1.000 kelahiran hidup.
SUPAS 2025 juga mencerminkan tingginya arus migrasi masuk ke Kalimantan Timur. Data menunjukkan sekitar 30 dari setiap 100 penduduk Kaltim lahir di luar provinsi, menandakan daya tarik daerah ini terus meningkat, terutama di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Meski demikian, tantangan baru mulai terlihat dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) yang kini mencapai 9,05 persen. Fenomena ageing population atau populasi menua ini dinilai membutuhkan kesiapan pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga fasilitas publik yang ramah lansia.
Selain itu, prevalensi penyandang disabilitas pada penduduk usia lima tahun ke atas tercatat sebesar 1,75 persen. Angka tersebut menjadi pengingat pentingnya kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat.
