Sangatta, Kaltim — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menggandeng Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk mengoptimalkan lahan seluas 20.000 hektare sebagai langkah serius menuju kemandirian pangan. Upaya ini ditargetkan mampu mengurangi ketergantungan Kutim terhadap pasokan beras dari luar daerah.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan bahwa program optimalisasi lahan (oplah) merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan, tidak hanya untuk daerah tetapi juga untuk skala nasional. Program ini menjadi salah satu prioritas yang diinisiasi pemerintah pusat.
Menurutnya, seluruh daerah di Indonesia memikul tanggung jawab yang sama dalam mendukung agenda besar yang masuk dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto. Kutim pun menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam merealisasikan program tersebut.
Saat ini, Pemkab Kutim baru mengajukan empat lokasi dari total sepuluh titik yang diminta oleh pemerintah pusat. Meski demikian, upaya akan terus dilakukan agar target tersebut bisa tercapai dan peluang swasembada pangan semakin terbuka lebar.
Dalam rapat bersama Direktur Irigasi Pertanian Kementan yang digelar di Ruang Arau, Sekretariat Daerah Kutim, Kamis (16/4/2026), Mahyunadi mengakui bahwa target pengembangan lahan seluas 20.000 hektare bukan perkara mudah. Sejumlah kendala masih harus dihadapi, namun ia menegaskan bahwa setiap tantangan harus direspons dengan solusi konkret.
Salah satu persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah rendahnya minat masyarakat untuk terjun ke sektor pertanian. Hal ini dipicu oleh keterbatasan sarana dan prasarana, terutama ketersediaan alat dan mesin pertanian yang masih belum memadai.
Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan tersebut. Diharapkan, dengan dukungan fasilitas yang lebih lengkap, sektor pertanian dapat kembali diminati, terutama oleh generasi muda.
Mahyunadi menambahkan, sektor pertanian tanaman pangan memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola secara optimal. Selain itu, sektor ini juga menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan.
Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memberikan perhatian dan dukungan melalui berbagai kebijakan guna memastikan program ketahanan pangan dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.
