Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 kembali meningkat. Nilainya bertambah sekitar US$3 miliar dibanding bulan sebelumnya, sehingga totalnya mencapai US$437,9 miliar.
Jika dikonversi dengan asumsi kurs Rp17.000 per dolar AS, angka tersebut setara dengan Rp7.444,3 triliun. Jumlah ini nyaris dua kali lipat dari total belanja negara dalam APBN 2026 yang sebesar Rp3.842,7 triliun.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebutkan secara tahunan ULN tumbuh 2,5 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Januari yang berada di angka 1,7 persen.
Lonjakan ini, menurut BI, terutama dipicu oleh meningkatnya utang sektor publik, khususnya bank sentral. Hal itu terjadi seiring derasnya aliran modal asing ke instrumen moneter Bank Indonesia, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang belakangan gencar diterbitkan.
Dari sisi pemerintah, ULN tercatat sebesar US$215,9 miliar atau tumbuh 5,5 persen secara tahunan. Meski masih meningkat, laju pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 5,6 persen. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang pemerintah.
Sebagian besar utang pemerintah dialokasikan untuk sektor kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi sekitar 22 persen. Selain itu, dana juga digunakan untuk pembiayaan administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial, pendidikan, konstruksi, hingga sektor transportasi dan pergudangan.
Sementara itu, peningkatan ULN BI dipicu oleh naiknya kepemilikan investor asing pada instrumen moneter yang diterbitkan. Kenaikan ini tak lepas dari strategi moneter pro-pasar serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.
Berbeda dengan sektor publik, ULN swasta justru mengalami penurunan menjadi US$193,7 miliar atau turun 0,7 persen secara tahunan. Penurunan ini terjadi baik pada kelompok lembaga keuangan maupun perusahaan nonkeuangan.
Kontribusi terbesar ULN swasta masih berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, serta energi seperti listrik dan gas, termasuk sektor pertambangan. Secara keseluruhan, sektor-sektor tersebut menyumbang sekitar 80,3 persen dari total ULN swasta.
Meski mengalami peningkatan, BI menegaskan struktur ULN Indonesia tetap terjaga dan dikelola secara hati-hati. Hingga Februari 2026, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 29,8 persen, dengan dominasi utang jangka panjang mencapai 84,9 persen.
BI pun memastikan, keberadaan ULN tetap diarahkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
