Konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) bersama Israel dipastikan kian memanas setelah upaya perundingan damai menemui jalan buntu. Situasi yang memanas ini langsung direspons Washington dengan langkah cepat melalui serangkaian kebijakan baru, termasuk rencana pemblokiran seluruh jalur pelayaran yang keluar-masuk wilayah Iran.
Kebijakan tersebut muncul setelah Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk memberlakukan blokade di Selat Hormuz, menyusul kegagalan mencapai kesepakatan dengan Teheran. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui platform X, Komando Pusat AS (Centcom) mengumumkan bahwa blokade akan mulai diberlakukan pada 13 April pukul 10.00 waktu setempat atau 22.00 WIB.
Centcom menegaskan bahwa kebijakan ini akan diterapkan tanpa pandang bulu terhadap semua kapal dari berbagai negara yang melintasi pelabuhan maupun wilayah pesisir Iran. Tidak hanya itu, blokade juga mencakup seluruh pelabuhan Iran yang berada di kawasan Teluk Arab dan Teluk Oman.
Meski demikian, pihak militer AS memastikan kebebasan navigasi tetap dijaga bagi kapal-kapal yang hanya melintas di Selat Hormuz menuju pelabuhan di luar Iran. Sebelum penerapan blokade, kapal-kapal komersial akan terlebih dahulu diberi pemberitahuan, dan seluruh pelayaran di kawasan Teluk Oman serta Selat Hormuz diminta untuk terus memantau komunikasi maritim serta berkoordinasi dengan Angkatan Laut AS jika diperlukan.
Sejumlah pejabat dan analis menilai langkah Trump ini sebagai strategi efektif untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran. Pasalnya, sekitar setengah pendapatan negara tersebut bergantung pada sektor minyak dan gas. Dengan adanya blokade, ekspor energi Iran berpotensi tercekik sekaligus mengirim sinyal tegas kepada sekutu AS dan pasar global bahwa Teheran tidak bisa lagi “mengendalikan” Selat Hormuz.
Matthew Kroenig, mantan pejabat Pentagon yang kini bernaung di Atlantic Council, menyebut strategi serupa sebelumnya terbukti berhasil diterapkan di Venezuela. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi cara untuk memaksa Iran menghadapi tekanan besar dan pilihan-pilihan sulit.
Di sisi lain, Wakil Presiden AS JD Vance mengungkapkan bahwa gagalnya negosiasi dengan Iran berakar pada isu krusial, yakni program nuklir. Washington menuntut komitmen tegas dari Teheran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, baik dalam jangka pendek maupun panjang—sesuatu yang dinilai belum terlihat hingga saat ini.
Sementara itu, Iran justru menganggap tuntutan AS tidak realistis. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahkan mengklaim bahwa kesepakatan sebenarnya sudah hampir tercapai dalam pertemuan di Islamabad. Ia menegaskan bahwa Iran telah berunding dengan itikad baik, namun di detik-detik akhir justru dihadapkan pada tuntutan maksimal, perubahan aturan, serta ancaman blokade dari pihak AS.
